Siap-Siap Kantor Di Jakarta Yang Paksa Karyawan WFO Terancam Dicabut Izin Usaha



Pemerintah akhir-akhir ini, lagi menerapkan peraturan PPKM Darurat untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Bagi perkantoran, pemerintah mewajibkan untuk memberlakukan WFH buat para karyawannya. Tapi, masih ada aja perusahaan yang bandel dan melanggar peraturan tersebut.


Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansah mewanti-wanti supaya perusahaan tetap mengikuti ketentuan yang ada selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk menekan penularan Covid-19. Ia menegaskan, pemerintah bakal menjatuhkan sejumlah sanksi apabila perusahaan melanggar.


Ada tiga tahap penjatuhan sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan. Pertama, jika perusahaan tersebut melanggar pertama kali, maka pihaknya akan menutup kantor selama tiga hari. Kemudian, jika kantor atau perusahaan yang ditutup itu kembali melakukan pelanggaran, maka Pemerintah Provinsi DKI dapat menjatuhkan denda sebesar Rp50 juta. Terakhir, jika masih melanggar juga, kantor tersebut bakalan dicabut izin operasionalnya.


Selama PPKM Darurat, kantor atau perusahaan yang bekerja di sektor esensial atau kritikal dapat beroperasi dengan membatasi kapasitas 50 persen. Sementara, untuk sektor-sektor di luar itu wajib menerapkan aturan bekerja dari rumah atau work from home 100 persen. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Tubagus Ade Hidayat telah menegaskan pihaknya akan menjerat pidana apabila terdapat perusahaan yang terbukti melanggar.


Kalo kantor kalian gimana? Sudah WFH atau masih WFO nih?




Image Source: Unsplash.com

Writer: Carissa Setyowatie